Wakil Gubernur Sumut Hadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Labersa Hotel

TOBA-Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang di Gelar Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ), di Hotel Labersa, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Kamis (14/10/2021 ).

Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi tersebut dihadiri langsung Ketua Satgas Pencegahan KPK Maruli Tua, Direktur I Korsup KPK RI Brigjen Pol Didik Agung Widjanarko, Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah

Baca juga: Disdukcapil Asahan Tingkatkan Perekaman KTP-EL Sukseskan Pilkada 2020

Dikatakan, Upaya pemberantasan korupsi di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) semakin membaik. Hal itu terlihat dari capaian skor sistem Monitoring Centre for Prevention (MCP), dimana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut pada tahun 2020, skornya telah mencapai 88, 54% atau naik 0, 54 poin dari tahun 2019. 

Dengan capaian skor MCP tersebut, Sumut telah menduduki peringkat ketujuh atau naik delapan peringkat dibandingkan tahun sebelumnya, yang masih di peringkat 15. Skor MCP tersebut diharapkan terus meningkat hingga mencapai 90% dan masuk dalam peringkat lima besar secara nasional pada tahun 2021

Baca juga: Tingkatkan Pelayanan kepada Masyarakat, Kecamatan Kota Kisaran Barat Gelar Rakorpem

"Ini harus menjadi perhatian serius bagi setiap pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara khususnya pada Pemerintah Kabupaten Toba, Samosir, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara dan Simalungun, sehingga capaian MCP pada tahun 2021 ini diharapkan dapat mencapai target, " Ujar Wakil Gubernur Musa Rajekshah saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi

Wagub menuturkan, pada tahun 2021, KPK sendiri telah menargetkan untuk pencapaian MCP pada setiap pemerintah daerah minimal sebesar 80%. Untuk itu, dalam mencapai target yang ditetapkan tersebut, Pemprov Sumut saat ini sedang dan akan melakukan sejumlah upaya, yakni mengintensifkan koordinasi dan monitoring oleh inspektorat sebagai koordinator pembina dan selaku pemonitor MCP kepada perangkat daerah, peningkatan pembinaan, serta pemberian peringatan dari Gubernur kepada pimpinan perangkat daerah.

Baca juga: Pemerintah Telah Alokasikan Dana Rp203,9 Triliun untuk Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Terdampak Pandemi

"Kami sampaikan juga bahwa MCP merupakan bagian dari upaya perwujudan Sumut bermartabat, reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih, " jelas Musa Rajekshah.

Musa Rajekshah menambahkan, melalui program Korsupgah, KPK RI terus berupaya mendorong perbaikan sistem pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Seperti diketahui bahwa Korsupgah KPK merupakan upaya pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan. 

Baca juga: Gubernur Sumatera Utara Sambut Kedatangan Presiden Republik Indonesia di Bandar Udara Silangit

"Karenanya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendukung penuh kegiatan rapat koordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi baik kepada pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Utara serta di lingkungan pemerintah provinsi, "Ujar  Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Toba Poltak Sitorus berharap, melalui rapat koordinasi terintegrasi ini upaya pemberantasan korupsi dapat semakin maksimal agar pelayanan kepada masyarakat akan semakin baik dan kuat untuk memperbaiki tata kelola pemerintah daerah. 

Baca juga: BNPB Gandeng FWJ Gelar Bimtek  Pendampingan Wartawan Dalam Peliputan dan Pemberitaan Covid 19

"Kami komitmen untuk terus melakukan perbaikan agar terwujudnya pemerintah yang bersih, " Ujar Bupati Toba Poltak Sitorus

Sementara itu, Direktur I Korsup KPK RI Brigjen Pol Didik Agung Widjanarko dalam paparannya menyampaikan, bahwa berkaitan dengan tugas pokok, KPK berperan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Secara rinci, dia menerangkan, tugas pokok tersebut terdiri dari, pencegahan, koordinasi, supervisi, monitoring, penindakan, dan juga eksekusi.

Menurutnya, tindak pidana korupsi yang terjadi, pada umumnya tidak hanya dilakukan oleh satu orang. Karenanya, bila salah satu pelakunya berhasil ditangkap, maka akan selalu merembet baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas.

Dia menyebutkan, untuk mengungkap suatu tindak pidana korupsi, KPK saat ini juga sudah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memberikan laporan. Sedangkan ancaman bagi pelaku korupsi, dapat diberikan berupa hukuman mati, pidana seumur hidup, hingga tiga sampai 20 tahun.

"KPK sendiri dalam melakukan penindakan dan pencegahan korupsi dilakukan melalui cara tiga cara. Represif untuk memberikan rasa takut, preventif untuk meminimalisir seseorang melakukan tindak pidana korupsi dan preemtif berupa edukasi agar tidak memiliki keinginan untuk melakukan tindak pidana korupsi, " bebernya.

Baca juga: Ikuti Protokol Kesehatan, Kemenperin Gelar Tes CPNS Formasi Tahun 2019 Secara Daring

Kegiatan rapat koordinasi ini juga dilakukan sesi tanya jawab yang dimoderatori oleh Ketua Satgas Pencegahan KPK Maruli Tua. Turut hadir dalam kegiatan ini, Bupati Samosir Vandiko T Gultom, Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan, Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga, Wakil Bupati Toba Tonny Simanjuntak, Wakil Bupati Samosir Martua Sitanggang, Wakil Bupati Tapanuli Utara Sarlandy Hutabarat, Wakil Bupati Simalungun Zonny Waldi dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Oloan Nababan serta para Kapolres lima kabupaten tersebut. ( KARMEL )